MENUMPAS BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN GHIRAH AL-QUR’AN (part 1)


A. Mukaddimah

Istilah korupsi sudah bukan hal yang asing didengar telinga kita. Hampir setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat mengetahuinya, termasuk anak kecil dan orang-orang tua awwam. Meskipun pemahaman mereka berbeda satu sama lain, tapi jika mereka mendengar berita “seseorang telah korupsi” itu artinya orang tersebut telah melakukan suatu tindak kejahatan yang berkaitan dengan uang atau jenis harta benda lainnya.

Fenomena korupsi seolah-olah menjadi hal yang wajib diungkit serta diberitakan oleh setiap media massa, baik itu cetak, elektronik hingga internet. Mungkin fenomena korupsi di seluruh dunia tidak akan ramai diperbincangkan jika beberapa tahun silam Bank Dunia tidak membuat peringkat negara-negara sukses dalam bidang pemerintahan, dimana penilaiannya mencakup tingkat-tingkat korupsi, stabilitas pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, dan identifikasi orang-orang terkaya di dunia (Daniel Kauffman dkk., 2003: 34).

Tahun 1995, Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia dengan skor 1,94. Prestasinya membaik pada tahun 1996 dan 1997. Data terakhir yang dikeluarkan TI tahun 2000 juga masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di atas Azerbaijan, Ukraina, Yugoslavia, dan Nigeria dengan indeks yang lebih buruk dibanding tahun 1995, yaitu 1,7 (Budiman Tanuredjo, 2001: 88-89).

Di Indonesia sendiri, kasus korupsi mulai terdengar pada tahun 1998an ketika Soeharto lengser dari jabatan kepresidenannya. Kasus Eddy Tansil yang menggelapkan uang sebesar dua trilyun merupakan kasus terkuak pertama yang mampu membuat seluruh masyarakat Indonesia mengutuknya, namun kemudian hilang begitu saja tanpa penyelesaian yang jelas. Terjadinya likuidasi bank-bank konvensional juga bermula dari korupsi. Dan sejumlah kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan, sehingga pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dianggap perlu membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai oleh Antasari Azhar, seorang mantan Jaksa Agung.

Pada awal terbentuknya, KPK menunjukkan performa kinerja yang cukup baik. Terbukti sekian banyak koruptor di tanah air sudah berhasil dibui. Justru pada awal pemerintahan SBY yang kedua, KPK dinodai oleh para petingginya dengan tindak KKN yang berujung pada “konflik” antara para penegak hukum. Meskipun masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan, setidaknya kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap KPK, kepolisian, kejaksaan serta segala yang berkaitan dengan penegak hukum di Indonesia, sekalipun SBY membentuk Tim 8 untuk menengarai problem negara tersebut.

Upaya apapun yang dilakukan untuk merehabilitasi kondisi struktur sosial masyarakat selayaknya tidak dicampuri dengan tindak kejahatan lainnya sehingga dapat menggagalkan tujuan semula. Terlebih problem korupsi yang tampaknya telah tertanam menjadi salah satu budaya masyarakat Indonesia. Budaya seperti ini dapat dihilangkan secara bertahap dengan ishlah diri disertai melaksanakan ajaran-ajaran di dalam al-Qur’an dengan sebaik-baiknya. Sebab tidak ada satupun masalah di muka bumi ini yang dapat diselesaikan dengan sempurna kecuali jika setiap individu manusia mempunyai ghirah untuk mau mentransfer ilmu-ilmu dalam al-Qur’an pada aplikasi kehidupan. Termasuk korupsi yang telah menjadi masalah krusial di Indonesia.

B. Pengertian Korupsi

Secara terminologis, kata korupsi berasal dari Bahasa Inggris corrupt, yang berarti jahat, buruk, menyuap, merusak, mengubah. “Korupsi” merupakan bahasa Indonesia serapan dari verbal noun (kata benda jadian dari kata kerja/B. Arab: mashdar) corruption yang berarti suatu bentuk kecurangan atau perbuatan suap. Pelakunya disebut corruptor (orang yang menyuap).

Dalam Bahasa Arab dikenal istilah risywah (suap), yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, pejabat atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (Sayyid Sabiq, 405-406). Ringkasnya, perbuatan suap merupakan korupsi walau dalam pengertian tersebut hanya dilakukan seorang bermasalah terhadap pemerintah.

Kendati demikian, perbuatan seperti di atas menjadi asal mula istilah korupsi. Pada saat sekarang, kata korupsi mengalami distorsi makna yang sangat jauh dimana segala macam bentuk penyelewengan, baik itu berkaitan dengan uang atau aset, penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, pengambilan hak milik orang lain secara paksa, penyuapan level bawah ke atas dengan maksud memperoleh kedudukan atau menang dalam suatu perkara, penyuapan level atas ke bawah dengan maksud menutup-nutupi kejahatan, dan lain sebagainya yang terjadi baik dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, swasta, independen, bahkan antara satu individu dengan individu lainnya yang tidak terikat dengan organisasi atau lembaga apapun.

C. Budaya Korupsi di Indonesia

Suap (korupsi) yang dalam bahasa arabnya risywah merupakan sebuah problema umat Islam saat ini. Hampir di seluruh instansi-instansi pemerintah, swasta dan pendidikan ditemukan pekerjaan suap. Ini terjadi dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan hak dalam instansi tersebut. Seperti yang dialami Andi ketika ingin membuat pasport untuk berangkat ke Mesir melanjutkan studinya. Andi ditawari pernyataan jika bayar sekian, pasport anda akan siap besok. Andi sebagai pemuda yang patuh akan peraturan menolak untuk melakukan suap, ia rela menunggu seminggu kemudian. Ketika seminggu telah berlalu, Andi datang ke intansi tersebut menanyakan perihal pasportnya, tapi jawaban yang diterimanya pasport belum ditandatangi kepala bidang, sehingga Andi terpaksa kembali esok hari. Keesokan harinya Andi datang ke instansi tersebut dan yang diterima hanya alasan-alasan belaka, sehingga seminggu menjelang keberangkatannya ke Mesir pasport pun tak kunjung selesai, akhirnya Andi memilih untuk melakukan suap supaya urusannya cepat selesai.

Begitu pula dalam proses pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dimana jika peserta tidak menutup ujiannya dengan “salam tempel”, dapat dipastikan ia tidak akan lulus dan harus mengulang kembali ujian tersebut. Bahkan remedial itupun tidak dijamin kelulusannya. Sama halnya ketika pengurusan KTP atau surat-surat lainnya yang sarat dengan ruwetnya birokrasi. Ini merupakan realita yang selalu di hadapi umat islam, bahkan untuk urusan yang berkaitan dengan pendidikan dan agama pun terdapat problematika seperti ini.

Problema korupsi (suap) telah menjamur di pelbagai negara, sehingga tidak lagi menjadi hal yang tabu bagi masyarakat dunia. Hal ini terjadi dikarenakan dengan pelbagai sebab, ada yang melakukannya karena malas berurusan dan menunggu terlalu lama, dan ada pula yang karena terpaksa harus melakukannya, jika tidak maka haknya tersebut lama baru didapat. Korupsi yang merupakan pekerjaan zholim akan selalu ditemukan masyarakat dari urusan yang terkecil sampai yang terbesar. Problema ini akan terus menjalar dan menjadi panjang dikarenakan orang yang memberi suap merasa mudah dalam mendapatkan haknya, sehingga setiap ingin mendapatkan haknya pada sebuah intansi akan melakukan hal yang sama.

Begitu juga orang yang menerima suap akan merasa enjoy, disamping mendapatkan gaji tetap dan tidak menambah pekerjaan, hanya tinggal mempercepat pekerjaan. Jika realita ini terus berjalan maka hukum hanya tinggal sebagai ‘pajangan’ saja. Setiap pemerintah dalam suatu negara mengetahui hal itu, namun peringatan hanya sebagai peraturan yang bersifat temporal ketika terjadi kritikan baru berjalan. Lagi-lagi pekerjaan zholim ini akan terus menjamur dalam kehidupan, berubah menjadi budaya ‘kotor’ yang selalu terdapat dalam setiap urusan yang dikerjakan masyarakat. Yang akhirnya kelak budaya tersebut tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan sudah terang-terangan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan budaya korupsi. Tetapi, apalah artinya upaya itu jika pembunuh korupsi melaksanakan pekerjaannya dengan korupsi pula. Apa gunanya para penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan serta tegas dalam setiap tindak kejahatan, justru membuat aib dengan korupsi ketika bertugas. Adalah hal yang sangat ironis, bila orang-orang yang terkena tilang kendaraan bermotor dapat bebas setelah mereka menyogok polisi dengan uang yang hanya sepuluh atau dua puluh ribu rupiah saja. Padahal, kepolisian seharusnya dapat menjadi figur masyarakat yang displin, tegas, jujur, berani, serta amanah, sehingga bisa mengayomi rakyat dengan sebaik-baiknya—bukan dalam konteks mempermudah birokrasi seperti kasus bebas tilang tadi.

____________________________________________

Selanjutnya :

MENUMPAS BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN GHIRAH AL-QUR’AN (part 2)

MENUMPAS BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN GHIRAH AL-QUR’AN (part 3)

This entry was posted in Pemikiran, Tafsir and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s