Demokrasi Dalam Perspektif Barat dan Islam


PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu isu global yang terus berkembang hingga saat ini, perkembangan ini kemudian menjadikan wacana demokrasi semakin variatif  dan dalam makalah ini hanya akan difokuskan pada wacana perkembangan pemikiran demokrasi di dunia barat dan implikasinya terhadap islam dengan memetakan beberapa tokoh Islam dalam menyikapi demokrasi beserta argumentasi yang dibangun oleh masing-masing tokoh tersebut.

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.[1]

PEMBAHASAN

A. Demokrasi Dalam Pandangan Barat

Berbicara demokrasi dalam pandangan barat tidak bisa dilepaskan dari konteks historis, karena konsep demokrasi sendiri memang berasal dari barat yang kemudian berkembang menjadi beberapa fase, yaitu:

  • Fase Klasik

Pada fase ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran filosofis dan praksis politik dan ketatanegaraan sekitar abad ke 5 SM yang menjadi kebutuhan dari negara-negara kota (city states) di Yunani, khususnya Athena. Munculnya pemikiran yang mengedepankan demokrasi (democratia, dari demos + kratos) disebabkan gagalnya sistem politik yang dikusai para Tyrants atau autocrats untuk memberikan jaminan keberlangsungan terhadap Polis dan perlindungan terhadap warganya. Filsuf-filsuf seperti Thucydides (460-499 SM), Socrates (469-399 SM), Plato (427-347SM), Aristoteles (384-322 SM) merupakan beberapa tokoh terkemuka yang mengajukan pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana sebuah Polis seharusnya dikelola sebagai ganti dari model kekuasaan para autocrats dan tyrants.

Dari buah pikiran merekalah  prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, yaitu persamaan (egalitarianism) dan kebebasan (liberty) individu diperkenalkan dan dianggap sebagai dasar sistem politik yang lebih baik ketimbang yang sudah ada waktu itu. Tentu saja para filsuf Yunani tersebut memiliki pandangan berbeda terhadap kekuatan dan kelemahan sistem demokrasi itu sendiri. Plato, misalnya, dapat dikatakan sebagai pengritik sistem demokrasi yang paling keras karena dianggap dapat mendegenerasi dan mendegradasi kualitas sebuah Polis dan warganya. Kendati Plato mendukung gagasan kebebasan individu tetapi ia lebih mendukung sebuah sistem politik dimana kekuasaan mengatur Polis diserahkan kepada kelompok elite yang memiliki kualitas moral, pengetahuan, dan kekuatan fisik yang terbaik atau yang dikenal dengan nama “the philosopher Kings”. Sebaliknya, Aristoteles memandang justru sistem demokrasi yang akan memberikan kemungkinan Polis berkembang dan bertahan karena para warganya yang bebas dan egaliter dapat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan publik, dan secara bergiliran mereka memegang kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada warga.

Demokrasi klasik di Athena, baik dari dimensi pemikiran dan praksis, jelas bukan sebuah demokrasi yang memenuhi kriteria sebagai demokrasi substantif, karena pengertian warga (citizens) yang “egaliter” dan “bebas” pada kenyataannya sangat terbatas. Mereka ini adalah kaum pria yang berusia di atas 20 th, bukan budak, dan bukan kaum pendatang (imigran). Demikian pula demokrasi langsung di Athena dimungkinkan karena wilayah dan penduduk yang kecil (60000-80000 orang). Warga yang benar-benar memiliki hak dan berpartisipasi dalm Polis kurang dari sepertiganya dan selebihnya adalah para budak, kaum perempuan dan anak-anak, serta pendatang atau orang asing! Demikian pula, para warga dapat sepenuhnya berkiprah dalam proses politik karena mereka tidak tergantung secara ekonomi, yang dijalankan sepenuhnya oleh para budak, kaum perempuan, dan imigran.

  • Pada fase Pencerahan (Abad 15 sampai awal 18M)

Yang mengemuka pada fase ini adalah gagasan alternatif terhadap sistem Monarki Absolut yang dijalankan oleh para raja Eropa dengan legitimasi Gereja. Tokoh-tokoh pemikir era ini antara lain adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Montesquieu (1689-1755). Era ini ditandai dengan munculnya pemikiran Republikanisme (Machiavelli) dan liberalisme awal (Locke) serta konsep negara yang berdaulat dan terpisah dari kekuasan eklesiastikal (Hobbes). Lebih jauh, gagasan awal tentang sistem pemisahan kekuasaan (Montesquieu) diperkenalkan sebagai alternative dari model absolutis.

Pemikiran awal dalam sistem demokrasi modern ini merupakan buah dari Pencerahan dan Revolusi Industri yang mendobrak dominasi Gereja sebagai pemberi legitimasi sistem Monarki Absolut dan mengantarkan pada dua revolusi besar yang membuka jalan bagi terbentuknya sistem demokrasi modern, yaitu Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika melahirkan sebuah sistem demokrasi liberal dan federalisme (James Madison) sebagai bentuk negara, sedangkan Revolusi Perancis mengakhiri Monarki Absolut dan meletakkan dasar bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal.

  • Fase Modern (awal abad 18-akhir abad 20)

Pada fase modern ini dapat disaksikan dengan bermunculannya berbagai pemikiran tentang demokrasi berkaitan dengan teori-teori tentang negara, masalah kelas dan konflik kelas, nasionalisme, ideologi, hubungan antara negara dan masyarakat dsb. Disamping itu, terjadi perkembangan dalam sistem politik dan bermunculannya negara-negara baru sebagai akibat Perang Dunia I dan II serta pertikaian ideologi khusunya antara kapitalisme dan komunisme.

Pemikir-pemikir demokrasi modern yang paling berpengaruh termasuk JJ Rousseau (1712-1778), John S Mill (1806-1873), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Max Weber (1864-1920), dan J. Schumpeter (1883-1946). Rousseau membuat konsepsi tentang kontrak sosial antara rakyat dan penguasa dengan mana legitimasi pihak yang kedua akan diberikan, dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila ia dianggap melakukan penyelewengan. Gagasan dan praktik pembangkangan sipil (civil disobedience) sebagai suatu perlawanan yang sah kepada penguasa sangat dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau. Mill mengembangkan konsepsi tentang kebebasan (liberty) yang menjadi landasan utama demokrasi liberal dan sistem demokrasi perwakilan modern (Parliamentary system) di mana ia menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dari intervensi negara/pemerintah. Gagasan pemerintahan yang kecil dan terbatas merupakan inti pemikiran Mill yang kemudian berkembang di Amerika dan Eropa Barat. De Toqcueville juga memberikan kritik terhadap kecenderungan negara untuk intervensi dalam kehidupan sosial dan individu sehingga diperlukan kekuatan kontra yaitu masyarakat sipil yang mandiri.

Marx dan Engels merupakan pelopor pemikir radikal dan gerakan sosialis-komunis yang menghendaki hilangnya negara dan munculnya demokrasi langsung. Negara dianggap sebagai “panitia eksekutif kaum burjuis” dan alat yang dibuat untuk melakukan kontrol terhadap kaum proletar. Sejauh negara masih merupakan alat kelas burjuis, maka keberadaannya haruslah dihapuskan (withering away of the state) dan digantikan dengan suatu model pemerintahan langsung di bawah sebuah diktator proletariat. Dengan mendasari analisa mereka mengikuti teori perjuangan kelas dan materialism dialektis, Marx dan Engels menganggap sistem demokrasi perwakilan yang diajukan oleh kaum liberal adalah alat mempertahankan kekuasaan kelas burjuis dan karenanya bukan sebagai wahana politik yang murni (genuine) serta mampu mengartikulasikan kepentingan kaum proletar.

Max Weber dan Schumpeter adalah dua pemikir yang menolak gagasan demokrasi langsung ala Marx dan lebih menonjolkan sistem demokrasi perwakilan. Mereka berdua mengemukakan demokrasi sebagai sebuah sistem kompetisi kelompok elite dalam masyarakat, sesuai dengan roses perubahan masyarakat modern yang semakin terpilah-pilah menurut fungsi dan peran. Dengan makin berkembangnya birokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sistem pembagian kerja modern, maka tidak mungkin lagi membuat suatu sistem pemerintahan yang betul-betul mampu secara langsung mengakomodasi kepentingan rakyat. Demokrasi yang efektif adalah melalui perwakilan dan dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan, oleh karenanya pada hakekatnya demokrasi modern adalah kompetisi kaum elit.

Perkembangan pemikiran demokrasi dan praksisnya pada era kontemporer menjadi semakin kompleks, apalagi dengan bermunculannya negara-negara bangsa dan pertarungan ideologis yang melahirkan blok Barat dan Timur, kapitalisme dan sosialisme/komunisme. Demokrasi menjadi jargon bagi kedua belah pihak dan hampir semua negara dan masyarakat pada abad keduapuluh, kenbdatipun variannya sangat besar dan bahkan bertentangan satu dengan yang lain.

Demokrasi kemudian menjadi alat legitimasi para penguasa, baik totaliter maupun otoriter di seluruh dunia. Di negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa, pemahaman demokrasi semakin mengarah kepada aspek prosedural, khususnya tata kelola pemerintahan (governance). Pemikir seperti Robert Dahl umpamanya menyebutkan bahwa teori demokrasi bertujuan memahami bagaimana warganegara melakukan control terhadap para pemimpinnya. Dengan demikian focus pemikiran dan teori demokrasi semakin tertuju pada masalah proses-proses pemilihan umum atau kompetisi partai-partai politik, kelompok kepentingan, dan pribadi-pribadi tertentu yan memiliki pengaruh kekuasaan.

Dengan hancurnya blok komunis/sosialis pada penghujung abad ke duapuluh, demokrasi seolah-olah tidak lagi memiliki pesaing dan diterima secara global. Fukuyama bahkan menyebut era paska perang dingin sebagai Ujung Sejarah (the End of History) di mana demokrasi (liberal), menurutnya, menjadi pemenang terakhir. Pada kenyataannya, sistem demokrasi di dunia masih mengalami persoalan yang cukup pelik karena komponen-komponen substantif dan prosedural terus mengalami penyesuaian dean tantangan. Kendati ideologi besar seperti sosialisme telah pudar, namun munculnya ideologi alternatif seperti fundamentalisme agama, etnis, ras, dsb telah tampil sebagai pemain dan penantang baru terhadap demokrasi, khususnya demokrasi liberal.

Kondisi saat ini di mana globalisasi telah berlangsung, maka demokrasi pun mengalami pengembangan baik pada tataran pemikiran maupun prkasis. Munculnya berbagai pemikiran dan gerakan advokasi juga menjadi tantangan bagi sistem politik demokrasi liberal, seperti gerakan feminisme, kaum gay, pembela lingkungan, dsb. Termasuk juga gerakan anti kapitalisme global yang bukan hanya berideologi kiri, tetapi juga dari kubu liberal sendiri, semakin menuntut terjadinya terobosan baru dalam pemikiran tentang demokrasi. Contoh yang dapat disebutkan disini adalah upaya mencari jalan ke tiga (the Third Way) yang menggabungkan liberalisme dan populisme di Eropa dan AS.

Indonesia sedang dalam proses tranformasi dari sistem otoriter menuju demokrasi sebagaimana dicita-citakan para pendirinya dalam konstitusi. Tak terelakkan lagi, diperlukan kemampuan dari para pekerja demokrasi untuk mencari varian demokrasi yang compatible dengan konteks yang dihadapi. Pemahaman tentang perkembangan pemikiran dan praksis demokrasi dari berbagai era dan wilayah dunia akan sangat membantu dalam usaha tersebut.[2]

B. Demokrasi Dalam Pandangan Islam

Esposito dan Piscatori, memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.[3] Pertama, bagi kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah impossible jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, salah seorang ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah impossible dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin, dan antara faqih (ahli hukum Islam) dan pengikutnya. [4] Selain itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam katanya, tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam tidak ada seorangpun yang diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya bertentangan dengan Islam. dalam keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, tampaknya manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan. [5] Sayyid Qutb, Pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan suatu bentuk jahiliyah (kebodohan pra Islam), sambil menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa syari’ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya. [6]

Kedua, Kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu ‘Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti keadilan, (QS. asy-Syuraa: 15), persamaan (QS. al-Hujuraat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. an-Nisaa: 58), musyawarah (QS. asy-Syuraa: 38), tujuan negara (QS. al-Hajj: 4), dan hak-hak oposisi (QS. al-Ahzab: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah di gariskan oleh hukum-hukum Ilahi.[7] Khomeini mempunyai pandangan lain terhadap demokrasi, menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal, Ia meyakini bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi, dengan sebaik-baiknya. [8] Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep wilayatul faqih mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama, namun di sisi lain Iran termasuk merupakan sebuah negara yang secara prinsipil menganut sistem demokrasi.

Ketiga, kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karenanya menurut mereka Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran.

Muhammad Husein Haikal, salah seorang pemikir muslim dari Mesir, berpendapat bahwa dalam dunia pemikiran, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam, menurutnya, semua sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Karena, kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Haikal mendasarkan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah. prinsip legislasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip ijma’ (kesepakatan para ahli), pengawasan terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktekkan Nabi di Madinah. [9]

PENUTUP

Nampaknya, entah itu di kalangan barat maupun Islam memiliki perbedaan berikut persamaan dalam mengartikan demokrasi, dan terlepas dari itu semua,  pada tataran konsep, memang apapun sistem politik yang digunakan dalam menjalakan sebuah roda pemerintahan dan negara pada dasarnya adalah ideal dan baik, begitu pun dengan demokrasi, demokrasi memang pada tataran idea dan konsepnya merupakan sebuah sistem politik yang dianggap terbaik dari sistem politik yang ada, namun pada tataran praktis para demokrat yang hidup di alam demokrasi tersebut terkadang melenceng dari koridor demokrasi yang ada, dengan mengkhianati konsep-konsep demokrasi yang ideal tersebut, yang mesti dikedepankan kemudian adalah komitmen dalam menjalankan sebuah sistem politik, dengan mengikuti koridor-koridor yang ada, apa pun itu sistemnya, termasuk demokrasi.

Wallahua`lam…

DAFTAR PUSTAKA

Dede Rosyada dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah), 2005, cet. III

Esposito, Jhon L. dan James P. Piscatori, “Islam dan Demokrasi”, dalam Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam, No. 4 April-Juni 1994,

Kamil,Sukron Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2002

Lapidus, Ira M. Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3, terj. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1999

Yamani, Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam (Bandung: Mizan), 2002, Cet. I,

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

 


[2] Dede Rosyada dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), cet. III, hal. 127-130

[3] Jhon L. Esposito dan James P. Piscatori, “Islam dan Demokrasi”, dalam Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam, No. 4 April-Juni 1994, hlm. 19-21.

[4] Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm 47-48 ; Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3, terj. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 38-39.

[5] Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis…, hlm. 48.

[6] Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis…, hal 48.

[7] Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis…, hal. 49

[8] Yamani, Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam (Bandung: Mizan), 2002, Cet. I, hal. 141.

[9] Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis…, hal. 58-59

About these ads
This entry was posted in makalah, Pemikiran and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Demokrasi Dalam Perspektif Barat dan Islam

  1. wawankenzi says:

    sebetulx jika barat lebih arib meliat dunia Islam dalam arti yang sebenarx,pasti dunia in akan damai

  2. kerusijati47 says:

    MALAYSIA KAFIR

    KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ BERERTI BAHAWA :

    1. Kerajaan Allah sahaja yang tertinggi dan paling berkuasa yang mengatasi dan menundukkan seluruh kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah (9:33);

    2. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas manusia (5:44);

    3. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk seluruh umat manusia (12:40);

    4. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghukum manusia dengan undang-undang Allah (5:44);

    5. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk memerintah bumi (3:26; 7:54);

    6. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghamba abdikan manusia kepada kuasa Allah, iaitu manusia menjadi para hamba kepada Allah (1:1; 21:24);

    7. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk disembah oleh manusia (4:36);

    8. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kerajaan dan undang-undang manusia seperti kerajaan dan undang-undang demokrasi Malaysia kita ini (4:60; 60:4);

    9. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti tidak wujud sikap dan dasar berkecuali, berdiam diri dan tanpa tindakan terhadap sesebuah kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang kafir (4:97);

    10. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti memerangi kerajaan yang kafir dalam bentuk peperangan yang ofensif untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah (2:251, 193; 22:40).

    KERAJAAN MALAYSIA DAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA :

    1. Artikel 4 Perlembagaan Malaysia meletakkan status Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang yang tertinggi yang mengatasi al-Quran dan Hadis;

    2. Artikel 43 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas umat manusia;

    3. Artikel 44 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk membuat undang-undang manusia;

    4. Artikel 161 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada mahkamah untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

    5. Perlembagaan Malaysia menyerahkan kuasa dan hak kepada manusia untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia (artikel 43, 44, 161);

    6. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menjadi para hamba kepada manusia kerana manusia berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia(artikel 43);

    7. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia (artikel 43, 161);

    8. Perlembagaan Malaysia mewujudkan Tuhan-tuhan Manusia yang membuat undang-undang, yang memerintah ke atas manusia dan yang disembah oleh manusia (artikel 43, 44,
    161);

    9. Kepercayaan Kepada Tuhan dalam Rukun Negara mempunyai pengertian mengiktiraf kesemua Tuhan sebagai Tuhan-tuhan yang sah;

    10. Kerajaan Malaysia mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir dengan sekali gus ia manolak dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

    RUKUN NEGARA KAFIR

    Kepercayaan kepada Tuhan :

    1. Allah swt

    2. Jesus Kristus

    3. Tuhan Buddha

    4. Tuhan Hindu

    5. Tuhan Zoroaster

    6. Tuhan Appolo

    Kepercayaan kepada Tuhan dalam Rukun Negara dapat dianalisiskan sebagai mempunyai dua permasalahan yang besar:

    1. Tuhan tidak terkhusus kepada Allah sahaja dan dimaksudkan kepada semua Tuhan;

    2. Tidak ada penafian dan pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan yang lain, malah Rukun Negara mengiktiraf dan membenarkan kesemua Tuhan selain daripada Allah s.w.t.

    Bagi maksud Rukun Negara, Buddha juga Tuhan, Vishnu juga Tuhan, segala patung di kuil-kuil Hindu dan Cina itu juga Tuhan-Tuhan yang layak disembah, kesemua Tuhan itu diiktiraf dan diletakkan sama taraf dengan Allah s.w.t. Rukun Negara yang mengiktiraf dan yang menyama tarafkan kesemua Tuhan adalah kafir. Seseorang yang menyetujuinya serta ia tidak menolak dan mengingkarinya, ia mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalannya akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah.

    AMALAN DEMOKRASI ADALAH KAFIR

    Kerajaan Malaysia adalah kafir kerana AQIDAHNYA adalah kafir. Seseorang yang mengamalkan sistem politik demokrasi bererti ia mengamalkan agama yang kafir yang mengeluarkannya daripada agama Allah. Kita tidak boleh melakukan IJTIHAD dan MASLAHAH bagi membolehkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam; pertama, kerana ianya adalah tergolong ke dalam bahagian AQIDAH yang tidak memberi sebarang ruang kepada kita untuk melakukan IJTIHAD dan MASLAHAH; kedua, sudah wujud keputusan yang muktamad serta yang jelas dan terang daripada Allah yang khusus melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam (35:10, 60:4, 4:60).

    Firman Allah : Fatir 10
    Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

    Orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi disifatkan Allah sebagai merancang untuk melakukan kejahatan yang akan diseksa di akhirat nanti! Ini adalah keputusan yang muktamad, serta yang jelas dan terang daripada Allah yang melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi. Amalan agama demokrasi adalah persoalan AQIDAH – mengikut hukum Fiqh Islam, tiada maslahah dan ijtihad dalam persoalan Aqidah. Ayat ini (Fatir 10) dan ayat-ayat yang lain (4:60; 60:4) menolak Ijtihad at-Tanzil yang dibuat oleh PAS bagi membolehkan amalan politik demokrasi.

    Firman Allah : al-Mumtahanah 4
    “Kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya sehinggalah kamu menyembah Allah semata-mata.”

    Sikap kita terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang kafir ini hanyalah dalam bentuk penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadapnya, serta ianya diikuti dengan sikap kebencian dan permusuhan kita terhadapnya yang berkekalan dan berpanjangan sehingga agama demokrasi yang syirik dan kufur dan segala bentuk dan jenis kesyirikan dan kekufurannya itu mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total, dan supaya akhirnya kekuasaan, dominasi dan “supremacy” itu hanya menjadi milik dan hak mutlak Allah sahaja di bumi ini. Membenci dan memusuhi kerajaan demokrasi kita ini adalah Aqidah Islam yang ditetapkan oleh Allah swt!

    Firman Allah: an-Nisa 60
    Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap Taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

    Takfir bererti mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini, takfir bererti tidak mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, takfir bererti mengasing dan memisahkan diri kita daripadanya, takfir bererti menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya, takfir bererti tidak berkompromi dengannya dan sentiasa berkonfrantasi, bermusuhan dan membencinya. Takfir adalah syarat keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpa mempraktik dan mengamalkan konsep TAKFIR terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi, peraturan dan undang-undang demokrasi dan segala institusi demokrasi di dalam negara kita ini ianya bererti kita tidak beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

    UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA :

    1. Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia (Taghut) yang kafir.

    2. Mereka mengamalkan agama yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalannya serta mereka menyetujui dan meredhai amalannya itu;

    3. Mereka mengiktiraf bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang yang tertinggi yang mengatasi undang-undang al-Quran;

    4. Mereka mengakui dan mengiktiraf semua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf Tuhan-tuhan yang lain sebagai Tuhan-tuhan yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah;

    5. Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para pendukung kepada agama demokrasi;

    6. Mereka membuat undang-undang manusia yang kafir;

    7. Mereka menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

    8. Mereka adalah berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas umat manusia;

    9. Mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia yang menjadikan mereka sebagai para hamba kepada manusia;

    10. Mereka mewujudkan sistem manusia menyembah manusia kerana seluruh umat manusia mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

    PARA PENGIKUT UMNO DAN PAS SERTA SELURUH UMAT ISLAM SEKELIAN YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH ORANG-ORANG KAFIR, ZALIM DAN FASIK KERANA :

    1. Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang kafir.

    2. Mereka mengamalkan agama yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalannya
    dan mereka menyetujui dan meredhainya bersekali dengan amalannya itu;

    3. Mereka mengiktiraf bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang yang tertinggi yang mengatasi undang-undang al-Quran;

    4. Mereka mengakui dan mengiktiraf semua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf Tuhan-tuhan yang lain sebagai Tuhan-tuhan yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah;

    5. Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para pendukung kepada agama demokrasi;

    6. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin untuk membuat undang-undang manusia yang kafir;

    7. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

    8. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas umat manusia;

    9. Mereka menjadikan diri mereka sebagai para hamba kepada manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia;

    10. Mereka menyembah manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi;

    Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang kafir. UMNO dan PAS serta sesiapa sahajapun yang mengamalkannya ianya bererti bahawa mereka mengamalkan agama manusia yang kafir. Ini adalah perbuatan mereka yang kafir yang sudah semestinya mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

    UMAT ISLAM YANG MENGAMALKAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI MEMBATALKAN SYAHADAH MEREKA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

    1. Mempercayai kerajaan demokrasi adalah Islam atau bersesuaian dengan Islam;

    2. Mengamalkan sistem politik demokrasi yang bererti mengamalkan agama yang kafir;

    3. Melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia;

    4. Menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun;

    5. Menyerahkan kuasa kepada kerajaan untuk menjalan dan menguat kuasakan undang-undang;

    6. Menghukum dan mengadili manusia dengan undang-undang manusia;

    7. Berada di bawah kuat kuasa undang-undang demokrasi yang bererti menjadi para hamba
    kepada manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manausia kepada manusia;

    8. Mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi yang bererti menyembah manusia;

    9. Menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi bererti beriman kepada agama demokrasi;

    10. Tidak mengisytiharkan kekufuran demokrasi, tidak menolak dan mengkufur ingkarkannya serta tidak mengisytiharkan untuk menghapuskannya melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

    Seluruh umat Islam di Malaysia kita kini adalah orang-orang kafir kerana sikap dan pemikiran kita adalah kafir serta sistem kehidupan kita adalah kafir seperti mana yang digariskan di atas ini.

    UMAT ISLAM YANG BERADA DI BAWAH KERAJAAN DEMOKRASI DAN KUAT KUASA UNDANG-UNDANG DEMOKRASI MEMELIHARA KESEMPURNAAN AQIDAH ISLAM MEREKA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

    1. Mempercayai kekufuran kerajaan demokrasi serta mengisytiharkan kekufurannya;

    2. Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi;

    3. Menjauhi dan memisahkan diri kita daripada kerajaan demokrasi;

    4. Menolak dan mengkufur ingkarkan kerajaan demokrasi;

    5. Tidak berkompromi dengan kerajaan demokrasi;

    6. Memusuhi dan membenci sistem politik demokrasi dan kerajaan demokrasi;

    7. Mengancam, mengganggu dan mencabar kerajaan demokrasi, serta hidup di sepanjang
    masa sebagai penderhaka dan pemberontak yang aktif terhadap Kerajaan demokrasi;

    8. Berkonfrantasi sepanjang masa terhadap kerajaan demokrasi;

    9. Mengisytiharkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan demokrasi adalah Fardhu Ain;

    10. Buat persediaan untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi.

    Ini adalah system kehidupan Islam di bawah kerajaan demokrasi yang kafir. Sistem kehidupan Islam seperti ini adalah METOD ISLAM dalam perjuangan Islam untuk menghapuskan sesuatu kekuasaan kafir dan sekali gus ianya adalah juga METOD ISLAM untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi.

    METOD ISLAM ADALAH METOD PERJUANGAN RASULULLAH SAW.

    Apabila sistem kehidupan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah dahulu itu ditaati, dipatuhi dan diamalkan semua sekali di Malaysia kita ini; pertama sekali, ia menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan AQIDAH kita; kedua, ia akan membawa perjuangan Islam kita kepada Jihad, Perang dan Revolusi.

    SIKAP DAN TINDAKAN RASULULLAH SAW TERHADAP AGAMA DAN KEKUASAAN JAHILIYAH :

    1. Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.

    2. Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

    3. Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.

    4. Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.

    5. Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.

    6. Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-
    undang kepada manusia.

    7. Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

    8. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

    9. Memisah dan mengasingkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

    10. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

    11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

    12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

    13. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.
    Inilah jalan dan metod perjuangan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan sistem kehidupan seluruh umat Islam kita di Malaysia kini.

    Baginda memisah dan mengasingkan kumpulan umat Islam daripada masyarakat Jahiliyah dan meletakka mereka di bawah kepimpinan yang baru yang dipimpin oleh beliau sendiri yang mencabar dan mengancam kepimpinan Jahiliyah. Baginda mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kepimpinan Jahiliyah dan kerajaan Jahiliyah Mekah.

    Sebaliknya jalan perjuangan kita adalah jalan yang sama sekali berkontradiksi dengan jalan Rasulullah saw kerana kita mengamalkan agama demokrasi yang melibatkan kita dengan kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah – ini adalah kerana mereka melakukan perkara-perkara berikut :

    1. Tidak mengisytiharkan matlamatnya untuk menghapuskan agama demokrasi sebagai agama yang syirik dan kufur;

    2. Tidak mengisytiharkan bahawa demokrasi ini adalah agama yang syirik dan kufur ;

    3. Mengamal dan menganuti agama demokrasi yang bererti mereka menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur ;

    4. Memboleh dan menghalalkan amalan agama demokrasi sebagai jalan untuk memperjuangkan Islam;

    5. Mengiktiraf, bersetuju dan meredhai agama demokrasi;

    6. Bersetuju dan redha untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia ;

    7. Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

    8. Tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi yang syirik dan kufur ;

    9. Tidak memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta tidak memusuhi dan membencinya;

    10. Tidak mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah

    11. Tidak mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

    12. Tidak akan dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah kerana cara berdakwah yang tidak mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah;

    13. Tidak bersedia untuk melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah dan kekuasaan jahiliah serta tidak bercadang untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia.

    Umat Islam kita memilih jalan dan metod perjuangan yang syirik dan kufur. Al-Quran menyatakan dengan jelas dan terang bahawa perjuangan yang berbeza dan berkonflik dengan jalan dan metod daripada Allah dan Rasul-Nya adalah kesyirikan dan kekufuran :

    Firman Allah : al-Imran 32
    Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

    Kehidupan seluruh massa umat Islam di Malaysia kita ini adalah satu kontradiksi yang total dengan kehidupan Rasulullah saw dan para pengikut Baginda semasa di zaman Mekah itu, kehidupan kita kini juga berbeza dan berkontradiksi dengan segala konsep dan prinsip yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kesemuanya ini bererti bahawa sistem kehidupan seluruh massa umat Islam kita kini adalah syirik dan kufur yang mengeluarkan seluruh umat Islam kita ini daripada agama Allah.

    Sistem kehidupan Rasulullah saw di zaman Mekah dahulu itu adalah METOD ISLAM dalam perjuangan Islam untuk menghapuskan kekuasaan kufur dan untuk menegakkan satu kekuasaan Islam. Apabila kita mengamalkan sistem kehidupan Rasulullah saw dan para pengikut Baginda semasa di zaman Mekah seperti mana yang di gariskan di atas ini di Malaysia kita pada masa ini, itu adalah satu Proses Revolusi yang akan membawa Pergerakan Islam di Malaysia kita ini kepada Jihad, Perang dan Revolusi.

    JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI :

    Firman Allah : al-Hajj 40
    Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

    Firman Allah :al-Baqarah 251
    Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

    Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF ke atas Kerajaan Malaysia sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah. Perang OFENSIF bererti menyerang dan memerangi kerajaan Malaysia atau musuh-musuh Islam yang lain tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh mereka. Kerajaan Malaysia adalah penindasan, kezaliman dan kerosakan di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kerana ianya berada di bawah sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA, iaitu manusia menjadi para hamba kepada manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia. Allah memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK terhadap kerajaan Malaysia kita ini dalam bentuk yang OFENSIF yang bertujuan untuk menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA yang wujud dan berlaku di dalamnya sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah yang akan menegakkan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA ALLAH.

    Firman Allah: al-Baqarah 193
    Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

    Kerajaan Malaysia bersekali dengan segala peraturan dan undang-undangnya adalah disifatkan Allah sebagai “FITNAH” iaitu PENINDASAN kerana ianya adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah. Selagi penindasan ini wujud, selama itulah Jihad, Perang dan Revolusi adalah diperintahkan Allah untuk dilancarkan terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini sehingga penindasan ini, iaitu kerajaan Malaysia kita ini bersekali dengan segala peraturan dan undang-undangnya adalah terhapus semua sekali untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah (2:193).

    JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI ADALAH AQIDAH

    Ayat-ayat 2:251; 22:40 dan 2:193 adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk :

    1. Menghapuskan kerajaan demokrasi atau mana-mana kerajaan manusia yang kafir;

    2. Menegakkan kerajaan Allah di bumi.

    Ini adalah ayat-ayat al-Quran yang berbentuk umum, kekal, muktamad dan final yang memerintahkan kita untuk melancarkan JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI terhadap kerajaan demokrasi Malaysia dalam bentuknya yang OFENSIF dan untuk kesemua ZAMAN dan ERA. Perang di sini adalah bertujuan untuk menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA dan juga FITNAH yang wujud, beroperasi dan berkuat kuasa di dalam kerajaan Malaysia yang kafir. Jihad, Perang dan Revolusi mengikut ayat-ayat 2:193, 251 dan 22:40 yang sedang dibicarakan di sini adalah AQIDAH kerana ianya adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan Taghut dan untuk menegakkan Tauhid, iaitu ianya dilancarkan dalam bentuk yang OFENSIF yang bertujuan untuk menghapuskan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia dan untuk menegakkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .

    Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan Taghut dan untuk menegakkan Tauhid adalah FARDHU AIN yang diperintah dan diwajibkan ke atas setiap umat Islam dan untuk kesemua masa dan zaman.

    Dalam sejarah kebangkitan dan penaklukan Islam di zaman keagungan Islam, para angkatan Islam menyerang, memerangi dan menakluki Rom, Sepanyol, Perancis, Balkan, Russia, Asia Tengah, Farsi, India dan Afrika Utara dengan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam sebelum dan tanpa terlebih dahulu diserang dan diperangi atau dizalimi dan disakiti oleh seluruh mereka itu. Secara umumnya majoriti daripada Jihad dan Perang yang dilancarkan oleh Rasulullah saw, yang kemudiannya diikuti oleh para Khulafa’ ar Rasyidin dan Negara-negara Islam yang wujud silih berganti pada zaman-zaman Medinah, Umayyah, Abasiyah di Baghdad, Andalus di Sepanyol, Seljuk dan Uthmaniyah di Turki dan lain-lain pusat kekuasaan Islam ke atas negara-negara kafir adalah dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi mereka tanpa terlebih dahulu diserang dan diperangi oleh mereka itu yang bertujuan untuk menghapuskan penindasan dan kezaliman yang lahir akibat daripada sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA yang wujud dan berkuat kuasa di dalam negara-negara kafir tersebut.

    METOD ISLAM

    METOD ISLAM dalam perjuangan Islam adalah terdiri daripada DUA PERINGKAT perjuangan :

    1. Proses Revolusi;

    2. Jihad, Perang dan Revolusi.

    PROSES REVOLUSI adalah terdiri daripada SIKAP dan TINDAKAN-TINDAKAN seperti berikut :

    1. Deklarasi kekufuran demokrasi dan kerajaan demokrasi;

    2. Penolakan total terhadap kerajaan demokrasi;

    3. Tanpa kompromi dengan kerajaan demokrasi yang kafir;

    4. Konfrantasi Terbuka terhadap kerajaan demokrasi.

    PROSES REVOLUSI adalah METOD ISLAM dalam sesuatu Perjuangan Islam yang akan membawa sesuatu PERGERAKAN ISLAM itu kepada JIHAD, PERANG dan REVOLUSI. Proses Revolusi ini adalah satu fasa yang amat penting dan “crucial” dalam sesuatu perjuangan Islam yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk menuju kepada gerakan Jihad, Perang dan Revolusi. Tanpa Proses Revolusi ini sesuatu Pergerakan Islam itu tidak boleh mengoperasikan gerakan Jihad, Perang dan Revolusi.
    Huraian lebih detail mengenai PROSES REVOLUSI dalam perjuangan kita untuk menghapuskan kerajaan demokrasi Malaysia pada zaman kita kini adalah seperti berikut :

    1. Proses Revolusi adalah satu fasa perjuangan yang wujud dalam bentuk konflik secara total dan terbuka di antara Pergerakan Islam dengan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur yang akhirnya akan membawa kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

    2. Proses Revolusi ini akan memakan masa yang agak lama, mungkin generasi demi generasi, yang kemudianya akan membawa kepada kebangkitan massa ummah yang akan membesar dan mengembang kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

    3. Proses Revolusi ini adalah satu fasa perjuangan yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk mengumpul, membina dan menjana KEKUATANNYA daripada segala sumber daripada dalam Pergerakan Islam itu sendiri dan juga segala sumber daripada persekitarannya;

    4. Ia bermula daripada satu Pergerakan Islam yang kecil sehingga ia membesar dengan mendapat sokongan dan penglibatan daripada seluruh massa umat Islam di persekitarannya;

    5. Pergerakan Islam amat memerlukan kepada segala KEKUATAN untuk mengatasi musuh-musuhnya, iaitu kekuatan iman dan ketaqwaan, kekuatan jiwa dan rohani, kekuatan tekad dan keazaman, kekuatan semangat dan komitmen yang amat mendalam kepada perjuangan, kekuatan perpaduan sesama para pejuang Islam, kekuatan dalam bentuk kefahaman yang mendalam mengenai Aqidah Islam dan juga Metod Islam, serta kekuatan fizikal dalam bentuk material, persenjataan dan latihan – segala kekuatan ini adalah amat diperlukan kerana ianya adalah untuk tujuan merampas kuasa politik negara yang kufur itu dengan Jihad, Perang dan Revolusi;

    6. Kebangkitan Islam dimulakan dengan pembentukan sebuah Pergerakan Islam yang MENDEKLARASIKAN matlamat perjuangannya secara terbuka untuk menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudianya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

    7. Pergerakan Islam mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan PENENTANGAN TOTAL dan TANPA KOMPROMI terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

    8. Pergerakan Islam mengelakkan diri mereka daripada mengamalkan sistem politik demokrasi, mereka memisah dan mengasingkan diri mereka daripadanya, mereka menolak kepimpinan yang sedia ada dan mereka berhimpun di bawah satu kepimpinan yang baru;

    9. Pergerakan Islam mengoperasikan proses penyebaran Aqidah dan Pemikiran Islam dalam bentuk TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN, dan bukan hanya tarbiyah demi tarbiyah sahaja tanpa tindakan dan pergerakan;

    10. Pergerakan Islam sentiasa bertindak aktif, agresif dan militen dalam MENCABAR, MENGGANGGU dan MENGANCAM kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

    11. Sesebuah kerajaan demokrasi itu tidak diberi pilihan yang lain melainkan hanya untuk bertindak balas dalam bentuk MENINDAS dan MENZALIMI sesebuah Pergerakan Islam yang berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri ini;

    12. Tindak balas yang zalim dan menindas sesebuah kerajaan demokrasi terhadap Pergerakan Islam ini hanyalah sekadar untuk menyelamatkan kerajaan mereka daripada mengalami kehancuran, mengelakkan pengusiran mereka daripada takhta pemerintahan mereka dan mengelakkan kehilangan segala harta dan kepentingan mereka – ia bertindak untuk mempertahan dan mengekalkan status quo;

    13. “ACTIONS” dalam bentuk segala agitasi dan desakan yang aktif, agresif dan militen daripada Pergerakan Islam akan menimbulkan “REACTIONS” daripada kerajaan demokrasi, iaitu “reactions” daripada pihak kerajaan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tegas dan keras dalam membenteraskan kebangkitan Islam ini, kemudian “REACTIONS’ ini pula akan menimbulkan “COUNTER-REACTIONS” daripada Pergerakan Islam yang bertindak semakin agresif dan militen terhadap kerajaan;

    14. Segala “ACTIONS’, “REACTIONS” dan “COUNTER-REACTIONS” dalam bentuk segala tindakan dan serangan yang aktif, agresif dan militen yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik ini akan merebak, menyemarak dan memuncak kepada satu situasi KONFRANTASI TERBUKA yang bersifat semakin hangat, getir dan sengit dari masa ke masa – situasi inilah yang menghidup, merangsang, menyegar dan mengkesinambungkan segala aktiviti Jihad, Perang dan Revolusi di kalangan para pejuang Islam;

    15. Suasana kehangatan konflik dalam bentuk segala tindakan yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik itu akan menyumbangkan kepada kekesanan gerakan TARBIYAH yang dijalankan oleh Pergerakan Islam di kalangan massa umat Islam dan sekali gus ianya juga membantu untuk mencapai peningkatan tahap KETAQWAAN di kalangan mereka (massa umat Islam) yang diharapkan agar mereka itu akan akhirnya terserap ke dalam perjuangan dan Pergerakan Islam;

    16. Konflik ini adalah konflik hanya kerana AQIDAH semata-mata yang berbentuk AGAMA menentang AGAMA, dan ianya bukanlah konflik kerana bangsa, negara dan tanah air, atau kerana ekonomi, teknologi dan sebarang faktor yang lain daripada AQIDAH;

    17. Konflik ini adalah sesuatu yang DIPAKSAKAN ke atas kekuasaan demokrasi yang syirik dan kufur ini, iaitu sesuatu yang dicipta dan diwujudkan dengan sengaja, sedar dan terancang oleh Pergerakan Islam yang bersifat dan berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri;

    18. Tanpa konflik seperti ini, umat Islam tidak akan mengalami kebangkitan, dan hal ini akan hanya mengakibatkan kelesuan, kelembapan dan akhirnya kelenyapan yang total kepada perjuangan Islam;

    19. Pergerakan Islam sedar bahawa mereka sebenarnya menanggung risiko yang amat besar, iaitu setelah melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan mengalami segala pahit getir, yang memakan masa generasi demi generasi, mereka menghadapi dua kemungkinan – samada perjuangan mereka akan berakhir dengan menempa kejayaan atau mereka akan tumpas di bumi, namun mereka tetap dijamin untuk mencatat kejayaan dan kemenangan yang amat
    gemilang di sisi Allah swt di akhirat nanti!

    20. Pergerakan Islam tidak mengharapkan orang lain atau pihak yang lain untuk membantu mereka dalam mengatasi musuh-musuh mereka – mereka mengalah, mengatasi dan merampas kekuasaan politik itu dengan kekuatan yang ada pada mereka sendiri yang terkumpul, terjana dan terbina semasa dalam perjalanannya melalui proses TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN.

    Inilah PROSES REVOLUSI yang berperanan sebagai satu proses radikalisasi dan aktivasi massa umat Islam yang akan membawa kepada KEBANGKITAN, PERANG dan REVOLUSI dalam fasa yang kemudiannya nanti. Hanya melalui amalan PROSES REVOLUSI ini sahaja yang berkeupayaan untuk membawa sesuatu perjuangan Islam itu kepada JIHAD, PERANG dan REVOLUSI. Allah menyeru dan memerintahkan kita supaya membebaskan diri kita daripada belenggu kerajaan demokrasi yang kafir yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita ini dengan Jihad, Perang dan Revolusi.

    Sekian, terima kasih.

    Wan Solehah al-Halbani
    Lubuk Terua, Temerloh, PAHANG DM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s